Mandeknya bantuan operasional daerah (bopda) di Kota Surabaya tidak hanya berdampak pada guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (GTT/PTT). Akan tetapi, juga pada para pegawai outsourcing yang digaji Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya. Mereka tidak gajian pada bulan Oktober ini karena pemkot menyetop gaji mereka yang anggarannya langsung dari pengeluaran Dispendik Surabaya.
Sekedar diketahui, jumlah SMA/SMKN di Surabaya mencapai 33 sekolah. Tiap sekolah mendapat tenaga outsoursing dua orang. Salah satu tenaga outsorsing kebersihan di SMA Kompleks Surabaya, mengaku kalau bulan Oktober ini tidak menerima gaji dari pemkot. ”Saya juga heran sebenarnya. Saya kan pegawai outsourcingnya dinas (Dispendik Surabaya, Red), bukan GTT/PTT sekolah yang gajinya diambil dari bopda,” kata tenaga kebersihan yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Menurutnya, sebulan ia mendapatkan gaji sebesar Rp 2,7 juta. Karena gaji UMK yang seharusnya ia dapat dipotong oleh perusahaan outsoursingnya. Selama tidak digaji oleh pemkot, ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan bantuan dari istrinya yang membuka warung peracanangan di rumahnya.
Di sekolah lainnya di kawasan Surabaya Timur juga demikian. Tenaga outsourcing keamanan ini harus menunggu gajinya yang tidak pasti akan turun. ”Saya yakin turun kok. Mungkin pemkot berpikirnya dibarengkan dengan bopda yang belum cair,” kata pria yang tidak mau disebutkan itu.
Kepala SMAN 1 Surabaya, Johanes Mardijono, mengatakan, jika gaji GTT/PTT berasal dari bopda. Namun, untuk tenaga outsourcing langsung ditangani oleh dispendik. Sehingga, penggajian tenaga outsourcing bukan tanggung jawab sekolah. ”Kalau di SMAN 1 Surabaya hanya dua, ada keamanan dan kebersihan,” jelasnya.
Menurut Johanes, seharusnya outsourcing tidak dibayar oleh dispendik. Akan tetapi, karena dispendik belum memberi gaji, pihaknya mau tidak mau harus menalangi gaji mereka terlebih dulu.
Ia berharap dana yang ia pinjamkan untuk pembayaran gaji tenaga outsourcing segera cair bersamaan dengan pencairan bopda yang digadang-gadang akan cair pekan depan. ”Gaji yang kami bayarkan sama dengan GTT/PTT. Sekitar 50-30 persen yang kami bayar dulu dari gaji total yang seharusnya mereka terima,” kata Johanes.
Sementara itu, Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan mengatakan, tenaga kontrak yang bekerja di SMA/SMK terbagi dua bagian. Pertama, tenaga kontrak yang gajinya ikut belanja langsung dispendik. Kemudian tenaga kontrak yang digaji menggunakan dana bopda. “Keduanya sama-sama dilimpahkan ke provinsi,” katanya.
Aston melanjutkan, akibat peralihan itu, pihaknya berhati-hati dalam mencairkan gaji tersebut. Meski demikian, proses administrasi untuk pencairan gaji melalui belanja langsung dinas sudah siap. “Secara administrasi kami siap. Begitu ada perintah, bisa langsung cair,” tuturnya.
Dia menambahkan, hasil pertemuan antara perwakilan Pemkot Surabaya dengan Kemendagri berbuah positif. “Sudah ada sinyal-sinyal untuk bisa mencairkan,” tandasnya.
Cairkan Bopda Tunggu Surat Pemprov
Meski persetujuan dari Kemendagri sudah turun bahwa pemkot bisa mencairkan dana bopda untuk guru GTT dan PTT, namun ternyata pemkot tidak akan langsung melakukan pencairan. Pemkot berkilah, untuk bisa mencairkan dana bopda untuk triwulan ke empat senilai Rp 52 miliar itu masih dibutuhkan proses prosedural.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana usai paripurna di DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/11). Ia mengatakan memang dari pemerintah pusat sudah mengizinkan untuk pemkot mencairkan dana bopda tersebut. Namun pemkot harus menunggu surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
“Kami masih harus menunggu surat dari Pemprov Jatim. Bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK secara resmi baru efektif per awal tahun 2017 mendatang,” kata Whisnu. Pria yang juga ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini menegaskan, jika surat itu sudah diterima pemkot, maka keesokan harinya akan bisa dicairkan secara langsuung.
Lebih lanjut, Whisnu mengatakan saat ini pemkot akan segera merumuskan untuk formula pencairan bantuan bagi siswa miskin di tahun anggaran 2017. Sebab sesuai dengan hasil konsultasi, memang sudah diperbolehkan. Namun tidak boleh dalam bentuk program kegiatan yang dibiayai bopda saat ini. Tapi harus dalam bentuk belanja langsung.
“Nah kalau dengan sistem gelondongan, kami khawatirnya, uang yang kami berikan ke pemprov akan dicampur dengan dana yang lain dan alokasinya bisa untuk siswa di luar Kota Surabaya,” kata Whisnu. Oleh sebab itu, ia ingin agar di tahun depan, bantuan itu bisa disalurkan langsung ke siswa, bukan lewat pemprov terlebih dulu.
Dalam RAPBD 2017 mendatang, pemkot sudah memberikan alokasi untuk bopda sebanyak Rp 180 miliar. Tapi masih belum ada keputusan akan seperti apa penyalurannya. Yang jelas, keputusan itu akan dibahas di pansus RAPBD 2017 di komisi. “Akhir November ini sudah jadi dan sudah digedok,” kata Whisnu.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Suurabaya bidang kesejahteraan masyarakat Agustin Poliana. Titin, begitu ia biasa disapa, mengatakan, saat ini dewan juga sedang mencarikan cantolan hukum untuk penyaluran dana bantuan pendidikan untuk pendidikan menengah.
Menurut Politisi PDIP ini, ia lebih memilih untuk membuat formula penyaluran dengan sistem bantuan langsung ke siswa. Seperti bantuan permakanan dari APBD untuk lansia. Dana itu langsung diberikan ke lansia by name by address. “Jakarta saja bisa punya Kartu Jakarta Pintar. Bisa jadi nanti Kota Pahlawan bisa punya Kartu Surabaya Pintar. Tapi yang jelas, kita harus cari cantolah hukum yang pas untuk penyalurannya,” kata Titin.
Sebab ia justru khawatir kalau uang diberikan gelondongan, bisa disalahgunakan. Bisa saja uang yang sudah dicadangkan tidak untuk kota Surabaya melainkan juga untuk kabupaten kota yang lain. “Kalau anggaran kami itu untuk semua siswa SMK/SMA di Surabaya bukan hanya yang miskin saja,” kata Titin. (Source: Koran Radar Surabaya)
Sekedar diketahui, jumlah SMA/SMKN di Surabaya mencapai 33 sekolah. Tiap sekolah mendapat tenaga outsoursing dua orang. Salah satu tenaga outsorsing kebersihan di SMA Kompleks Surabaya, mengaku kalau bulan Oktober ini tidak menerima gaji dari pemkot. ”Saya juga heran sebenarnya. Saya kan pegawai outsourcingnya dinas (Dispendik Surabaya, Red), bukan GTT/PTT sekolah yang gajinya diambil dari bopda,” kata tenaga kebersihan yang tidak mau disebutkan namanya itu.
Menurutnya, sebulan ia mendapatkan gaji sebesar Rp 2,7 juta. Karena gaji UMK yang seharusnya ia dapat dipotong oleh perusahaan outsoursingnya. Selama tidak digaji oleh pemkot, ia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengandalkan bantuan dari istrinya yang membuka warung peracanangan di rumahnya.
Di sekolah lainnya di kawasan Surabaya Timur juga demikian. Tenaga outsourcing keamanan ini harus menunggu gajinya yang tidak pasti akan turun. ”Saya yakin turun kok. Mungkin pemkot berpikirnya dibarengkan dengan bopda yang belum cair,” kata pria yang tidak mau disebutkan itu.
Kepala SMAN 1 Surabaya, Johanes Mardijono, mengatakan, jika gaji GTT/PTT berasal dari bopda. Namun, untuk tenaga outsourcing langsung ditangani oleh dispendik. Sehingga, penggajian tenaga outsourcing bukan tanggung jawab sekolah. ”Kalau di SMAN 1 Surabaya hanya dua, ada keamanan dan kebersihan,” jelasnya.
Menurut Johanes, seharusnya outsourcing tidak dibayar oleh dispendik. Akan tetapi, karena dispendik belum memberi gaji, pihaknya mau tidak mau harus menalangi gaji mereka terlebih dulu.
Ia berharap dana yang ia pinjamkan untuk pembayaran gaji tenaga outsourcing segera cair bersamaan dengan pencairan bopda yang digadang-gadang akan cair pekan depan. ”Gaji yang kami bayarkan sama dengan GTT/PTT. Sekitar 50-30 persen yang kami bayar dulu dari gaji total yang seharusnya mereka terima,” kata Johanes.
Sementara itu, Sekretaris Dispendik Surabaya Aston Tambunan mengatakan, tenaga kontrak yang bekerja di SMA/SMK terbagi dua bagian. Pertama, tenaga kontrak yang gajinya ikut belanja langsung dispendik. Kemudian tenaga kontrak yang digaji menggunakan dana bopda. “Keduanya sama-sama dilimpahkan ke provinsi,” katanya.
Aston melanjutkan, akibat peralihan itu, pihaknya berhati-hati dalam mencairkan gaji tersebut. Meski demikian, proses administrasi untuk pencairan gaji melalui belanja langsung dinas sudah siap. “Secara administrasi kami siap. Begitu ada perintah, bisa langsung cair,” tuturnya.
Dia menambahkan, hasil pertemuan antara perwakilan Pemkot Surabaya dengan Kemendagri berbuah positif. “Sudah ada sinyal-sinyal untuk bisa mencairkan,” tandasnya.
Cairkan Bopda Tunggu Surat Pemprov
Meski persetujuan dari Kemendagri sudah turun bahwa pemkot bisa mencairkan dana bopda untuk guru GTT dan PTT, namun ternyata pemkot tidak akan langsung melakukan pencairan. Pemkot berkilah, untuk bisa mencairkan dana bopda untuk triwulan ke empat senilai Rp 52 miliar itu masih dibutuhkan proses prosedural.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana usai paripurna di DPRD Kota Surabaya, Selasa (22/11). Ia mengatakan memang dari pemerintah pusat sudah mengizinkan untuk pemkot mencairkan dana bopda tersebut. Namun pemkot harus menunggu surat dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim.
“Kami masih harus menunggu surat dari Pemprov Jatim. Bahwa kewenangan pengelolaan SMA/SMK secara resmi baru efektif per awal tahun 2017 mendatang,” kata Whisnu. Pria yang juga ketua DPC PDIP Kota Surabaya ini menegaskan, jika surat itu sudah diterima pemkot, maka keesokan harinya akan bisa dicairkan secara langsuung.
Lebih lanjut, Whisnu mengatakan saat ini pemkot akan segera merumuskan untuk formula pencairan bantuan bagi siswa miskin di tahun anggaran 2017. Sebab sesuai dengan hasil konsultasi, memang sudah diperbolehkan. Namun tidak boleh dalam bentuk program kegiatan yang dibiayai bopda saat ini. Tapi harus dalam bentuk belanja langsung.
“Nah kalau dengan sistem gelondongan, kami khawatirnya, uang yang kami berikan ke pemprov akan dicampur dengan dana yang lain dan alokasinya bisa untuk siswa di luar Kota Surabaya,” kata Whisnu. Oleh sebab itu, ia ingin agar di tahun depan, bantuan itu bisa disalurkan langsung ke siswa, bukan lewat pemprov terlebih dulu.
Dalam RAPBD 2017 mendatang, pemkot sudah memberikan alokasi untuk bopda sebanyak Rp 180 miliar. Tapi masih belum ada keputusan akan seperti apa penyalurannya. Yang jelas, keputusan itu akan dibahas di pansus RAPBD 2017 di komisi. “Akhir November ini sudah jadi dan sudah digedok,” kata Whisnu.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi D DPRD Kota Suurabaya bidang kesejahteraan masyarakat Agustin Poliana. Titin, begitu ia biasa disapa, mengatakan, saat ini dewan juga sedang mencarikan cantolan hukum untuk penyaluran dana bantuan pendidikan untuk pendidikan menengah.
Menurut Politisi PDIP ini, ia lebih memilih untuk membuat formula penyaluran dengan sistem bantuan langsung ke siswa. Seperti bantuan permakanan dari APBD untuk lansia. Dana itu langsung diberikan ke lansia by name by address. “Jakarta saja bisa punya Kartu Jakarta Pintar. Bisa jadi nanti Kota Pahlawan bisa punya Kartu Surabaya Pintar. Tapi yang jelas, kita harus cari cantolah hukum yang pas untuk penyalurannya,” kata Titin.
Sebab ia justru khawatir kalau uang diberikan gelondongan, bisa disalahgunakan. Bisa saja uang yang sudah dicadangkan tidak untuk kota Surabaya melainkan juga untuk kabupaten kota yang lain. “Kalau anggaran kami itu untuk semua siswa SMK/SMA di Surabaya bukan hanya yang miskin saja,” kata Titin. (Source: Koran Radar Surabaya)
